organisasi perangkat daerah. 20 bpbd. organisasi perangkat daerah

Hal ini tentunya membawa perubahan yang signifikanterhadap restrukturisasi perangkat daerah. pemerintah daerah kabupaten karawang. Selain itu, Wali Kota Depok juga berhak mengatur perangkat daerah. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. tentang Organisasi Perangkat Daerah. 2021. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang teridir dari lima elemen, yaitu: strategic apex oleh Kepala Daerah; middle line oleh sekretaris daerah; operating scope oleh dinas daerah; technostructure oleh badan atau fungsi penunjang, dan supporting staff oleh staf pendukung. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran. Sudirman No. Antasari No. Adapun organisasi perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari sekretariat. Sekretariat daerah (disingkat setda) adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh sekretaris daerah (disingkat sekda). Bahasa Indonesia. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan. perlu. Berdasarkan UU No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 I Tahun 201. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan Umum, Perangkat Daerah, Kedudukan Dan Tugas Pokok, Susunan Organisasi, Staf Ahli Dan Tenaga Ahli, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. Perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri atas sekretaris daerah, secretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Tipe Dokumen. Peraturan Daerah Kota Semarang. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali,. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Dinas Sosial. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik . METADATA PERATURAN. Silahkan Download File Lingkup OPD Kabupaten Maluku Tenggara. Naskah Akademik Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (PDF) Naskah Akademik Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat | Caroline Paskarina - Academia. 3. (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. Pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 3. Temanggung. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. U. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. Visi dan Misi Biro Organisasi dan Kepegawaian. Pasal 17 (1) Bupati dapat melakukan perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas. Rapat Pembahasan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kediri. DINAS PENDIDIKAN DAYAH. PPID KABUPATEN KAPUAS HULU. Bagian Organisasi. 165, LL SETNEG : 13 HLM. Bupati adalah Bupati Ciamis. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 I Tahun. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan . Peraturan Pemerintah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan,STATUS PERATURAN. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten; b. Hak Pemerintah Daerah. Biro Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang)”. Kriteria Perangkat Daerah; 4. 2021/NO. tentang Organisasi Perangkat Daerah, di Kabupaten Sampang terdapat 31 Satuan Kerja Perangkat Daerah dan 14 Kecamatan. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi, terdiri atas: a. Dalam rangka memberikan acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun pedoman ini. Sekretariat Daerah. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Keempat, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Organisasi Perangkat Daerah terdifi dari Sekrotariat Daerah. Organisasi perangkat daerah (OPD) merupakan unit organisasi yang melaksanakan rencana pembangunan termasuk didalamnya kebijakan dan program dari Visi dan Misi kepala daerah terpilih. Alamat : jl. E. 54, BN. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan. Meskipun dalam kurun waktu satu dekade terakhir keberadaan aparatur pemerintah di indonesia baik pusat maupun daerah dituntut mengurangi jumlahnya, tetapi hal tersebut bukan berarti harus. Ketiga, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; b. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah kabupaten boyolali sekretariat daerah kesejahteraan rakyat bupati boyolali, seno samodro staf ahli bidang tata pemerintahan dan staf ahli bidang administrasi dan hukum kelompok jabatan fungsional wakil bupati bupati sekretaris daerah staf ahli bidang ekonomiPerangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2022 ini adalah: a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 41/2007, penataan kelembagaan perangkat daerah juga memperhatikan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan program penataan organisasi. Indikator variabel budaya organisasi perangkat daerah *Tingkat IV - Sudah ada program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi. Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, berikut adalah susunan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sleman 1. Bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi kalimantan Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. f - 34 - menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG, Menimbang : a. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretariat daerah yang bertugas membantu kepada daerah dalam menyusun kebijakan serta mengoordinasikan dinas. Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah . Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri. 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, badan terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 4 bidang, sekretariat terdiri atas 3 subbagian, dan tiap-tiap bidang terdiri atas 2 subbidang atau kelompok jabatan fungsional. Halaman ini telah diakses 3298 kali. Mewujudkan Efektivitas Sistem Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran, adalah karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism; 2. Sebagai organisasi perangkat daerah yang mengalami perubahan struktur beserta tugas pokok dan fungsi, BKPP Kabupaten Sragen menghadapi perubahan dalam perumusan rencana strategisnya sehingga hal ini menjadi momentum pengenalan budaya organisasi dan pengintegrasiannya dalam strategi pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan. Untuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN 2007 No. Perda Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. Peta jabatan merupakan hasil dari penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang digunakan untuk melakukan evaluasi jabatan sehingga didapatkan kelas jabatan. . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak. 3. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2019. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Pasal 2 (1) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DaerHh Khusus Ibukota Jakarta; 8. Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Penataan organisasi perangkat daerah dilakukan melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perangkat daerah kota, kabupaten, atau provinsi,. 1. Untuk standardisasi serta tertib penataan kelembagaan perangkat daerah organisasi perangkat daerah. TENTANG DATABASE PERATURAN. Dataset ini berisi data daftar unit eselon berdasarkan organisasi perangkat daerah (opd) di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2021. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat melakukan evaluasi Perangkat Daerah paling sedikit 2 (dua)Perangkat Daerah dilakukan oleh unit organisasi yang menangani urusan di bidang tatalaksana. jumlahnya sehingga berdampak terhadap kinerja organisasi. 2007. keuangan daerah serta prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proposional, efektif dan efisien; c. Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah Kabupaten Maros; Mengingat : 1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan. Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah 5. 1. 2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah . kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah; 2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta perubahannya, pada Bab II pasal 2 huruf a disebutkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe-A. 2019. . Alamat Organisasi Perangkat Daerah Jalan Robert Wolter Monginsidi No. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor berdasar pada PERDA NO. daerah yang pada umumnya sudah meng-implementasikan peraturan daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah mulai januari 2017. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan 1. Judul. Kementerian Dalam Negeri . Permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng ditinjau dari perspektif teori struktur organisasi dimana ketepatan strukturLakukan Pembinaan Penataan Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Pekalongan Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2020. bahwa Peraturan Pemerintah Nomo r 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Tema kedua adalah proses penyelamatan arsip. 1. perangkat daerah di kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan bahwa Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap penilaian. [1] Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan. id Media Sosial Kami. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran NegaraNo Nama Perangkat Daerah Alamat Alamat Situs; 1: Sekretariat Daerah: Jl. Noto Sunardi No. Organisasi Perangkat Daerah. Perangkat Daerah sehingga pelaksanaan SPIP dapat berjalan optimal sehingga dapat terpenuhinya seluruh parameter dari unsur-unsur SPIP secara utuh di seluruh Perangkat. Balaikota padang Jl. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Dokumen ini disusun berdasarkan analisis situasi, isu strategis, dan arah kebijakan pembangunan daerah. 2. 1. 2000. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi. No OPD Nama Kepala OPD Alamat Kantor 1. Lalu, kalimat kepala Perangkat Daerah ini juga terdapat (dijelaskan) dalam Pasal 124 ayat (2), dan ayat (4). Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Dalam era desentralisasi, terdapat peluang yang besar bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan upaya pembangunan dengan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat. Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. Peraturan Daerah (PERDA) NO. 41, LN. Desa atau Kelurahan. Hubungan antara Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. 70 halaman ; Tutup. Map Lokasi. DINAS PERTANAHAN. (Pasal 97 ayat 1 PP 18/2016)Database Peraturan [JDIH BPK RI]. Download Free PDF View PDF. peraturan gubernur daerah khusus ibukota jakarta nomor 57 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah kedudukan, susunan organisasi, tugas,. Sekretaris daerah bertugas. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 8 (1) Organisasi Badan, terdiri dari: a. Facebook : @PemprovBali. Organisasi Perangkat Daerah sejak era reformasi 1999, mengalami dinamika dengan intensitas tinggi seiring dengan perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat1. SEKRETARIAT DAERAH . DINAS SYARIAT ISLAM. Halaman ini telah diakses 4675 kali. PP ini seakan membawa angin segar bagi eksistensi JF yang menjadi bagian penting dalam struktur organisasi badan. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Restiana8 •. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: T. f - 34 - menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Dinas Daerah, terdiri dari : 1) Dinas Kesehatan 2) Dinas Pekerjaan Umum 3) Dinas Perhubungan 4) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahragafungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif anaslisis dengan pendekatan studi kasus. Pemantauan dan evaluasi. ABSTRAK PERATURAN. Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini. 2. Staf Ahli Bidang Pembangunan,. INSPEKTORAT WONOGIRI TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT Alamat : Jl Pemuda I / 55 Wonogiri Telp : (0273) 321138 Email : [email protected] Perangkat Daerah. Alamat : Komp. Organisasi Perangkat Daerah. Pemetaan urusan dilakukan dengan menghitung beban kerja yang ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri atas kriteria variabel umum dan kriteria variable teknis. Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, agar Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; d. Bagindo Aziz Chan No. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam persiapan penyelamatan arsip dengan menyediakan atau memiliki prosedur yang sesuai, mengumpulkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), membentuk tim dari dinas kearsipan, melakukan survey, serta menggunakan format formulir yang disesuaikan dengan Perka ANRI. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah yang yang. Tutup.